Wacana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang ditargetkan rampung sebelum 15 Desember 2026 telah memicu diskursus hukum yang mendalam di tingkat nasional. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 21 September 2026, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Erry Riyana, menyajikan perspektif kritis yang mempertanyakan esensi kebutuhan regulasi baru di tengah tumpukan instrumen hukum yang sudah ada. Diskusi ini bukan sekadar urusan legislasi teknis, melainkan cerminan dari evolusi tata kelola pemberantasan tindak pidana ekonomi di Indonesia yang menuntut ketajaman analisis hukum serta pemahaman makro terhadap sistem keuangan negara.
Fragmentasi Instrumen Hukum dan Paradoks Pemulihan Aset
Secara empiris, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan instrumen hukum untuk melakukan pengejaran aset hasil kejahatan. Erry Riyana mencatat bahwa hierarki regulasi kita telah mengakomodasi berbagai mekanisme penindakan melalui KUHP, KUHAP, UU Tipikor, UU Narkotika, UU Pencegahan Pendanaan Terorisme (UU No. 9 Tahun 2013), hingga UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dianggap paling komprehensif.
Namun, mengapa angka asset recovery atau pengembalian kerugian negara sering kali dianggap tidak optimal? Masalah utama terletak pada dikotomi pemahaman antara "kerugian keuangan negara" dan "keuntungan hasil tindak pidana". Selama ini, paradigma penegakan hukum di Indonesia cenderung terjebak pada narasi kuantitatif, yakni bagaimana mengembalikan nominal yang hilang dari kas negara. Padahal, secara teoritis, korupsi adalah tindakan memperkaya diri secara melawan hukum yang melampaui sekadar angka kerugian fiskal.
Rekonstruksi Paradigma Pemberantasan Korupsi
Analisis mendalam menunjukkan bahwa pendekatan tradisional yang hanya berfokus pada "pengembalian kerugian keuangan negara" sering kali gagal menangkap illicit enrichment atau peningkatan kekayaan yang tidak wajar. Dalam perspektif ekonomi makro, korupsi bukan hanya menciptakan deadweight loss bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendistorsi alokasi sumber daya publik.
Menurut data yang dihimpun oleh berbagai lembaga pengamat kebijakan publik, efektivitas pemberantasan korupsi seharusnya diukur dari seberapa besar instrumen hukum mampu melakukan "pelumpuhan ekonomi" terhadap pelaku. Dengan adanya RUU Perampasan Aset, diharapkan terjadi pergeseran dari punitive justice (keadilan yang menghukum) menuju restorative justice yang lebih agresif dalam memulihkan aset tanpa harus selalu bergantung pada vonis pidana badan. Hal ini sejalan dengan prinsip non-conviction based forfeiture yang telah diterapkan di banyak yurisdiksi maju di dunia.
Tantangan Implementasi dan Sinergi Lintas Sektoral
Salah satu poin krusial yang harus diperhatikan adalah bagaimana RUU Perampasan Aset dapat berinteraksi dengan regulasi eksisting seperti UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta regulasi lingkungan hidup lainnya. Tantangan utama bukanlah ketiadaan hukum, melainkan sinkronisasi antar lembaga penegak hukum—seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia—dalam melacak aliran dana lintas batas (cross-border asset tracing).
Dalam konteks Sistem Hukum Indonesia, kebutuhan akan sebuah regulasi yang bersifat lex specialis menjadi krusial untuk mengisi kekosongan hukum (legal gap) saat pelaku tindak pidana meninggal dunia atau melarikan diri ke luar negeri sebelum proses pengadilan selesai. Inilah yang oleh para pakar hukum disebut sebagai in absentia recovery, sebuah mekanisme yang saat ini masih memiliki keterbatasan implementasi dalam sistem peradilan pidana kita.
Analisis Dampak Makro dan Kepercayaan Publik
Secara akademis, pengesahan RUU Perampasan Aset sebelum 15 Desember 2026 akan memberikan sinyal positif bagi indeks persepsi korupsi dan iklim investasi di Indonesia. Investor global cenderung memberikan bobot tinggi pada kepastian hukum dan perlindungan aset dalam sebuah negara. Jika instrumen hukum mampu membuktikan bahwa "kejahatan tidak akan memberikan keuntungan finansial bagi pelakunya" (crime does not pay), maka risiko sistemik dalam sektor keuangan akan menurun secara signifikan.
Namun, skeptisisme publik tetap ada. Sebagaimana dijelaskan dalam Analisis Kebijakan Publik, keberhasilan regulasi bukan hanya terletak pada teks undang-undangnya, melainkan pada integritas aparat penegak hukum yang menjalankannya. Tanpa adanya transparansi dalam pengelolaan aset sitaan, dikhawatirkan akan muncul "penyalahgunaan wewenang baru" dalam proses perampasan tersebut.
Dimensi Keadilan Ekonomi dalam RUU Perampasan Aset
Dalam membedah urgensi RUU Perampasan Aset, kita harus melihatnya sebagai instrumen untuk memutus rantai regenerasi korupsi. Jika seorang koruptor hanya dipidana penjara namun tetap menguasai aset hasil kejahatannya, maka secara ekonomi, korupsi akan tetap menjadi "bisnis yang menguntungkan". Inilah yang disebut oleh para ekonom sebagai rational choice theory dalam tindak pidana.
Pentingnya Instrumen Non-Conviction Based Forfeiture
Penggunaan mekanisme non-conviction based forfeiture memungkinkan negara untuk menyita aset yang terbukti berasal dari tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Hal ini sangat relevan untuk kasus-kasus tindak pidana pencucian uang yang kompleks, di mana aset sering kali disamarkan melalui instrumen keuangan canggih atau melalui pihak ketiga (nominee).
Integrasi Teknologi dalam Asset Tracing
Ke depan, keberhasilan implementasi undang-undang ini akan sangat bergantung pada integrasi sistem data antar kementerian/lembaga. Digitalisasi data kependudukan, kepemilikan aset properti, hingga data transaksi keuangan harus dapat diakses oleh otoritas terkait secara real-time. Tanpa dukungan infrastruktur digital yang mumpuni, RUU Perampasan Aset hanya akan menjadi macan kertas yang sulit diimplementasikan di lapangan.
Kesimpulan dan Proyeksi Masa Depan
Keputusan DPR RI untuk menargetkan pengesahan RUU Perampasan Aset pada akhir tahun 2026 merupakan langkah progresif, namun tetap memerlukan pengawasan ketat. Penting untuk dipastikan bahwa rumusan undang-undang tersebut tidak tumpang tindih dengan UU TPPU yang telah ada, melainkan justru memperkuat dan melengkapi kelemahan yang selama ini terjadi.
Sebagai pengamat industri, kami menekankan bahwa perdebatan mengenai "kerugian negara" versus "keuntungan tidak sah" harus segera diakhiri. Fokus harus dialihkan pada bagaimana mengintegrasikan instrumen hukum yang sudah ada dengan semangat baru RUU Perampasan Aset agar menjadi satu kesatuan sistem penegakan hukum yang utuh, adil, dan memberikan efek jera yang nyata bagi para pelaku kejahatan ekonomi.
Dengan mengacu pada standar global dan praktik terbaik dari negara-negara yang telah berhasil melakukan pemulihan aset secara masif, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperbaiki skor indeks persepsi korupsi. Namun, prasyarat utamanya adalah keberanian politik (political will) untuk menindak aset-aset yang selama ini dianggap "tidak tersentuh" oleh hukum. Tanggal 15 Desember 2026 bukan sekadar tenggat waktu administratif, melainkan penentu arah masa depan integritas hukum nasional dalam menghadapi tantangan kejahatan ekonomi yang semakin canggih di masa depan.
Upaya ini harus dilihat sebagai sebuah maraton, bukan sprint. Keberhasilan tidak diukur dari seberapa cepat undang-undang disahkan, melainkan seberapa konsisten dan berintegritas negara dalam mengeksekusi perampasan aset tersebut demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.