Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menargetkan pembangunan 40.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih atau KDMP rampung dalam waktu dekat. Fasilitas ini diproyeksikan mulai beroperasi pada Oktober 2026 guna menggerakkan roda perekonomian di tingkat desa di seluruh Indonesia.
Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah fokus menyelesaikan target 40.000 unit tersebut pada tahun ini. Hal ini disampaikan usai menghadiri Pelantikan dan Rapat Koordinasi Apdesi se-Sulawesi Selatan (Sulsel) di Balai Prajurit Jenderal TNI M Yusuf, Makassar.
“Sekarang fokus kita selesaikan. Saya sudah rapat dengan badan dan seluruh kementerian terkait, fokus tahun ini untuk 40 ribu. Bahkan bisa sampai 36 ribu lebih. Tapi, kita kemungkinan cadangkan sampai 40 ribu tahun ini,” ujar Zulhas.
Pemerintah menargetkan pembangunan fisik KDMP selesai pada September 2026, sehingga pada bulan berikutnya sudah bisa langsung melayani masyarakat. Zulhas menyebutkan bahwa angka 40.000 ini merupakan penyesuaian dari rencana awal yang menargetkan 80.000 unit Kopdes Merah Putih.
Pusat Integrasi Bantuan dan Layanan Masyarakat
Ke depan, KDMP akan berfungsi sebagai pusat integrasi berbagai bantuan pemerintah. Zulhas merinci bahwa bantuan seperti Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) hingga alat dan mesin pertanian (alsintan) akan disalurkan melalui koperasi ini.
“Nanti PKH, bantuan alsintan, dan semua kebutuhan pemerintah didrop ke kopdes. Dari kopdes membagikan ke masyarakat. Ada juga bayar listrik, telepon nanti bisa di kopdes. Yang subsidi pupuk dan gas juga dijual di kopdes,” jelasnya.
Selain menjadi pusat distribusi, KDMP diproyeksikan berperan sebagai offtaker atau pembeli langsung hasil produksi pertanian dan perkebunan warga. Sistem ini diharapkan dapat menjamin petani dan nelayan mendapatkan harga jual yang layak dan stabil.
Kesiapan di Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menyatakan kesiapan daerah dalam mendukung operasional KDMP. Meski ada pengurangan target dari rencana awal 80.000 unit, pihaknya tetap menunggu instruksi teknis dari pemerintah pusat terkait kriteria dan aturan operasionalnya.
“Kita tunggu arahan kementerian, semua diatur dan terpusat. Penetapan jumlah, pengurangan itu harus aturan pusat. Kita tunggu kriteria bagaimana mengurangi itu, nanti kita lakukan sesuai arahan,” kata Jufri.
Hingga saat ini, manajemen Kopdes Merah Putih di Sulawesi Selatan telah menunjukkan progres signifikan dengan terbentuknya 3.059 pengurus yang tersebar di 24 kabupaten/kota.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menargetkan pembangunan 40.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih atau KDMP rampung dalam waktu dekat. Fasilitas ini diproyeksikan mulai beroperasi pada Oktober 2026 guna menggerakkan roda perekonomian di tingkat desa di seluruh Indonesia.
Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah fokus menyelesaikan target 40.000 unit tersebut pada tahun ini. Hal ini disampaikan usai menghadiri Pelantikan dan Rapat Koordinasi Apdesi se-Sulawesi Selatan (Sulsel) di Balai Prajurit Jenderal TNI M Yusuf, Makassar, Sabtu (5/7).
“Sekarang fokus kita selesaikan. Saya sudah rapat dengan badan dan seluruh kementerian terkait, fokus tahun ini untuk 40 ribu. Bahkan bisa sampai 36 ribu lebih. Tapi, kita kemungkinan cadangkan sampai 40 ribu tahun ini,” ujar Zulhas.
Pemerintah menargetkan pembangunan fisik KDMP selesai pada September 2026, sehingga pada bulan berikutnya sudah bisa langsung melayani masyarakat. Zulhas menyebutkan bahwa angka 40.000 ini merupakan penyesuaian dari rencana awal yang menargetkan 80.000 unit Kopdes Merah Putih.
Pusat Integrasi Bantuan dan Layanan Masyarakat
Ke depan, KDMP akan berfungsi sebagai pusat integrasi berbagai bantuan pemerintah. Zulhas merinci bahwa bantuan seperti Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) hingga alat dan mesin pertanian (alsintan) akan disalurkan melalui koperasi ini.
“Nanti PKH, bantuan alsintan, dan semua kebutuhan pemerintah didrop ke kopdes. Dari kopdes membagikan ke masyarakat. Ada juga bayar listrik, telepon nanti bisa di kopdes. Yang subsidi pupuk dan gas juga dijual di kopdes,” jelasnya.
Selain menjadi pusat distribusi, KDMP diproyeksikan berperan sebagai offtaker atau pembeli langsung hasil produksi pertanian dan perkebunan warga. Sistem ini diharapkan dapat menjamin petani dan nelayan mendapatkan harga jual yang layak dan stabil.
Kesiapan di Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menyatakan kesiapan daerah dalam mendukung operasional KDMP. Meski ada pengurangan target dari rencana awal 80.000 unit, pihaknya tetap menunggu instruksi teknis dari pemerintah pusat terkait kriteria dan aturan operasionalnya.
“Kita tunggu arahan kementerian, semua diatur dan terpusat. Penetapan jumlah, pengurangan itu harus aturan pusat. Kita tunggu kriteria bagaimana mengurangi itu, nanti kita lakukan sesuai arahan,” kata Jufri.
Hingga saat ini, manajemen Kopdes Merah Putih di Sulawesi Selatan telah menunjukkan progres signifikan dengan terbentuknya 3.059 pengurus yang tersebar di 24 kabupaten/kota.